Bimtek Barang dan Jasa 2026 adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga seluruh kegiatan untuk memperolehnya selesai. Pengadaan ini bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat, efisien, efektif, dan transparan, serta mendukung pembangunan nasional, pelayanan publik, dan perekonomian.

Dasar Hukum Utama

Regulasi utama yang mengatur seluruh proses PBJP di Indonesia adalah:

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018.
• Terdapat temuan mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018. Perubahan ini cenderung menekankan pada percepatan pengadaan, akuntabilitas, dan pengembangan produk dalam negeri, termasuk mengatur PBJ di tingkat desa.

MATERI BIMTEK BARANG DAN JASA 2026

1. Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Perpres No 46 Tahun 2025
2. Bimtek Sosialisasi Perpres No. 72 tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
3. Bimtek Tata Kelola Pengadaan Melalui E-katalog Versi 6 Pasca Perpres No. 46 tahun 2025
4. Bimtek Tentang E-Katalog Versi 6.0, Konsolidasi Pengadaan Dan Teknik Negosiasi Dalam E- Purchasing
5. Bimtek Teknis Evaluasi Kewajaran Harga, serta Teknik Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN
6. Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Bimtek Strategi Merumuskan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK),
   Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Bimtek Mitigasi Risiko Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9.  Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Baca Juga : Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 

Berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami Lembaga Kajian Indonesia (LKI) mengundang Bapak dan ibu untuk dapat mengikuti atau mengikutsertakan unsur pegawai/bagian/staf sebagai peserta pada beberapa Pelatihan yang kami tawarkan :

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2026

BULAN FEBRUARI 2026

BULAN MARET 2026

BIAYA / KONTRIBUSI BIMTEK

Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD / OPD dengan Rincian sebagai berikut:

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Menginap

Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Tanpa Penginapan

Fasilitas sudah termasuk biaya : * ( syarat ketentuan berlaku ).

• Pelatihan selama 2 hari
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Tanda Peserta Bimtek
• Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
• Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
• Tas Ransel Eksklusif 
• Bagi Peserta Grup (Minimal 10 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
  (Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Untuk Konfirmasi dan Informasi Bimtek.

Dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telepon.

Hp /WA. 0823 7331 6441

atau (Mendaftar secara online)

Lihat  Materi Bimtek Yang Kami Selenggarakan :

• MATERI TENTANG KEUANGAN
• MATERI TENTANG DESA
• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN
• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA
• MATERI BARANG / ASET DAERAH

Bimtek Evaluasi Kewajaran Harga dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam membantu program Pemerintah mengoptimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pengadaan barang/jasa kini bertansformasi menjadi salah satu penggerak roda perekonomian, khususnya dengan terbitnya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang memudahkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengikuti tender Pengadaan Barang dan Jasa ini.

Secara tidak langsung dinyatakan bahwa dengan biaya di bawah 80% HPS akan menghadapi risiko lebih besar terhadap ketidakselesaian pekerjaan. Ketentuan ini tidak terkait dengan kualitas penyusunan HPS, tetapi lebih terkait dengan titik batas angka 80% yang diatur secara formal. Ketentuan ini juga tidak terkait dengan diperlukannya pemeriksaan harga penawaran yang lebih ketat untuk penawaran < 80% HPS, karena pemeriksaan atau evaluasi penawaran harga harus dilakukan untuk setiap penawaran.

Pengaturan penambahan jaminan pelaksanaan maksimal sebesar 25% atau yang sebelumnya bisa mencapai 4% dari HPS menjadi 5% dari HPS belum mendapatkan perhatian yang signifikan dari peserta pemilihan jasa konstruksi.

Dengan banyaknya penawaran dari Penyedia yang semakin kompetitif dan adanya fenomena Peserta pada Tender barang/jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi menyampaikan penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berpotensi pada kualitas pekerjaan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

BIMTEK EVALUASI KEWAJARAN HARGA DAN PERHITUNGAN

Disamping itu masih sering ditemukannya perbedaan persepsi antara Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) maupun penolakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena ditemukannya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan evaluasi kewajaran harga, maka untuk menjaga kualitas pekerjaan dan mencegah kemungkinanterjadinya perselisihan di kemudian hari, perlu adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Selain evaluasi Penawaran Harga, Saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN – Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan TKDN pada produksi manufaktur di Indonesia.

TKDN atau Tingkat Kemampuan Dalam Negeri, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Dalam membantu program Pemerintah mengoptimalkan TKDN, maka sektor-sektor tertentu wajib memiliki TKDN dengan penetapan nilai persentase yang sudah diperhitungkan.

Untuk memberikan pemahaman terkait Pengadaan, kami dari LEMBAGA KAJIAN INDONESIA (LKI), Akan melaksanakan Bimbingan Teknis, dengan Tema : Bimtek Evaluasi Kewajaran Harga Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN.

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2026

BULAN FEBRUARI 2026

BULAN MARET 2026

BIAYA / KONTRIBUSI BIMTEK

Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD / OPD dengan Rincian sebagai berikut:

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Menginap

Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Tanpa Penginapan

Fasilitas sudah termasuk biaya : * ( syarat ketentuan berlaku ).

• Pelatihan selama 2 hari
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Tanda Peserta Bimtek
• Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
• Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
• Tas Ransel Eksklusif 
• Bagi Peserta Grup (Minimal 10 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya (Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Untuk Konfirmasi dan Informasi Bimtek.

Dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telepon.

Hp /WA. 0823 7331 6441

atau (Mendaftar secara online)

Lihat  Materi Bimtek Yang Kami Selenggarakan :

• MATERI TENTANG KEUANGAN
• MATERI TENTANG DESA
• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN
• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA

Bimtek Pedoman penyusunan APBD 2026 Permendagri Nomor 15 Tahun 2025 – Untuk para pembuat rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah saat ini sudah terbit permendagri terbaru yaitu Permendagri No. 15 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah/Kota Harus Mensingkronisasikan Sasaran dan Target Penyusunan RKP Tahun 2026 Pencapaian Visi  dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Melalui Arahan Utama Presiden dan Perioritas Pembangunan Nasional Sesuai dengan Potensi dan Kondisi Masing Masing Daerah.

Regulasi dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2025 Tentang Pedoman  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen Kemendagri dalam memberikan bimbingan dan evaluasi perencanaan APBD tahun Anggaran 2026 yang sedang disusun  Pemda dan DPRD. Diharapkan agar Pemda dan DPRD mempedomani Permendagri no. 15 tahun 2025

Tujuan dari bimtek ini adalah untuk :

• Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2026;
• Menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan APBD;
• Meningkatkan kualitas penyusunan APBD tahun anggaran 2026 agar lebih efektif, efisien, dan transparan;
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD.

Bimtek penyusunan APBD 2026 permendagri 15 tahun 2025 merupakan kegiatan penting yang harus diikuti oleh para pegawai pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penyusunan APBD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2026 PERMENDAGRI 15 TAHUN 2025

Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Penataan Pengelolaan dan Penyusunan APBD 2026 Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Akan Melaksanakan Bimbingan Teknis Mengenai Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 2026, yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2026

BULAN FEBRUARI 2026

BULAN MARET 2026

BIAYA / KONTRIBUSI BIMTEK

Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD / OPD dengan Rincian sebagai berikut:

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Menginap

Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Tanpa Penginapan

Fasilitas sudah termasuk biaya : * ( syarat ketentuan berlaku ).

• Pelatihan selama 2 hari
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Tanda Peserta Bimtek
• Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
• Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
• Tas Ransel Eksklusif 
• Bagi Peserta Grup (Minimal 10 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya (Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Untuk Konfirmasi dan Informasi Bimtek.

Dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telepon.

Hp /WA. 0823 7331 6441

atau (Mendaftar secara online)

Lihat  Materi Bimtek Yang Kami Selenggarakan :

• MATERI TENTANG KEUANGAN
• MATERI TENTANG DESA
• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN
• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA

Bimtek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah nilai tambah yang berasal dari produk dalam negeri yang dikandung dalam suatu barang atau jasa. TKDN menjadi salah satu faktor penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di Indonesia.

Bimtek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam PBJP bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman peserta tentang peraturan perundang-undangan terkait TKDN dalam PBJP.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam menghitung TKDN barang dan jasa.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan TKDN dalam proses PBJP.

Bimtek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Sehubungan dengan hal di atas dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat. maka kami dari Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Institusi Binaan Depdagri SK. Terdaftar No. 0600-00-00/0133/V/2021 Sebagai Dasar Legalitas Pelaksanaan, Akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan. Dengan Tema “Bimtek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).” Jadwal Pelaksanaan :

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2026

BULAN FEBRUARI 2026

BULAN MARET 2026

BIAYA / KONTRIBUSI BIMTEK

Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD / OPD dengan Rincian sebagai berikut:

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Menginap

Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Tanpa Penginapan

Fasilitas sudah termasuk biaya : * ( syarat ketentuan berlaku ).

• Pelatihan selama 2 hari
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Tanda Peserta Bimtek
• Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
• Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
• Tas Ransel Eksklusif 
• Bagi Peserta Grup (Minimal 10 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
  (Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Untuk Konfirmasi dan Informasi Bimtek.

Dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telepon.

Hp /WA. 0823 7331 6441

atau (Mendaftar secara online)

Lihat  Materi Bimtek Yang Kami Selenggarakan :

• MATERI TENTANG KEUANGAN
• MATERI TENTANG DESA
• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN
• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA
• MATERI BARANG / ASET DAERAH

Perencanaan Pengadaan barang dan Jasa Adalah proses untuk memutuskan kebutuhan apa yang akan diperlukan pengadaannya, kapan waktu pengadaannya dan siapa penyedia yang dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan.

Perencanaan barang milik negara/daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk
menghubungkan antara ketersediaan barang milik negara/daerah sebagai hasil pengadaan yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi
pengelolaan keuangan negara.

Perencanaan barang milik negara/daerah selanjutnya akan menjadi dasar dalam
perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan barang milik negara/daerah.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan
barang dan jasa dengan kriteria tepat harga, tepat (sesuai) kualitas, tepat kuantitas (volume), rekanan
dan cara pengadaan yang tepat, dan kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan
sehingga pengguna dapat memanfaatkan barang dan jasa.

Tujuan Kegiatan :

1. Mengentahui Susunan Organisasi Pengadaan Beserta Tugas dan Kewenangan Masing Masing
2. Memahami Penyusunan Perencanaan untuk Kegiatan Swakelola
3. Mengetahui Tatacara Penyusunan Spesifikasi KAK dan HPS
4. Mengetahui Tatacara Pemaketan, Konsilidasi dan Penentuan Biaya Pendukung Pengadaan
5. Mnegentahui Tatacara menyusun Jenis Kontrak dan Surat Perjanjian

Sasaran Peserta :

• PA/PPK/PPTK
• APIP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan

Materi Bahasan :

1. Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Organisasi Pengadaan
3. Spesifikasi Barang
4. Spesifikasi Non Barang
5. Harga Perkiraan Sendiri
6. Menentukan Jenis Kontrak
7. Perencanaan Swakelola
8. Menyusun KAK

Bimtek Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Daerah Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Akan Melaksanakan Bimbinggan Teknis Mengenai Bimtek Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2026

BULAN FEBRUARI 2026

BULAN MARET 2026

BIAYA / KONTRIBUSI BIMTEK

Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD / OPD dengan Rincian sebagai berikut:

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Menginap

Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Tanpa Penginapan

Fasilitas sudah termasuk biaya : * ( syarat ketentuan berlaku ).

• Pelatihan selama 2 hari
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Tanda Peserta Bimtek
• Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
• Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
• Tas Ransel Eksklusif 
• Bagi Peserta Grup (Minimal 10 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
  (Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Untuk Konfirmasi dan Informasi Bimtek.

Dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telepon.

Hp /WA. 0823 7331 6441

atau (Mendaftar secara online)

Lihat  Materi Bimtek Yang Kami Selenggarakan :

• MATERI TENTANG KEUANGAN
• MATERI TENTANG DESA
• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN
• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA
• MATERI BARANG / ASET DAERAH

Bimtek Sosialisasi Perpres NO.46 Tahun 2025. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Kementrian/lembaga/Perangkat Daerah yang sumber anggarannya dari APBN/APBD, Pinjaman/HIbah dalam negeri atau Pinjaman/Hibah luar negeri. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian dari kegiatan pembangunan dan mempunyai peran strategis dalam pelayanan public.  Saat ini, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berpedoman kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 berserta pedoman teknisnya yang dituangkan dalam Peraturan Lembaga/Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP dan khusus pengadaan jasa konstruksi pedoman teknisnya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020.

Pada tanggal 2 Februari 2021 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perubahan dilakukan sehubungan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu penggunaan produk/jasa usaha mikro, kecil dan koperasi, kemudian penyesuaian dengan pengaturan Jasa Konstruksi untuk memberikan kemudahan berusaha. Disamping itu, dilakukan penyesuaian pengaturan tentang Sumber Daya Manusia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perubahan dilakukan terhadap 34 Pasal dan menyisipkan 4 pasal,  jumlah ayat yang berubah adalah 144 ayat.  

Bimtek Sosialisasi Perpres NO.46 Tahun 2025

Sehubungan dengan hal di atas dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat. maka kami dari Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Institusi Binaan Depdagri SK. Terdaftar  No. 0600-00-00/0133/V/2021Sebagai Dasar Legalitas Pelaksanaan, Akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan. Dengan Tema “Sosialisasi Perpres Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.” Jadwal Pelaksanaan :

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2026

BULAN FEBRUARI 2026

BULAN MARET 2026

BIAYA / KONTRIBUSI BIMTEK

Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD / OPD dengan Rincian sebagai berikut:

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Menginap

Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta Tanpa Penginapan

Fasilitas sudah termasuk biaya : * ( syarat ketentuan berlaku ).

• Pelatihan selama 2 hari
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Tanda Peserta Bimtek
• Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) dan Breakfast (bagi peserta yang menginap )
• Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
• Tas Ransel Eksklusif 
• Bagi Peserta Grup (Minimal 10 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
  (Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Untuk Konfirmasi dan Informasi Bimtek.

Dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telepon.

Hp /WA. 0823 7331 6441

atau (Mendaftar secara online)

Lihat  Materi Bimtek Yang Kami Selenggarakan :

• MATERI TENTANG KEUANGAN
• MATERI TENTANG DESA
• MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN
• MATERI PENGADAAN BARANG/JASA
• MATERI BARANG / ASET DAERAH